STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2020, PMK No 78 tahun 2019 - PERATURAN

Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga. Standar biaya masukan berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Fungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi tergantung dari jenis pengeluarannya dan telah diatur dalam lampiran 1 dan lampiran 2 standar biaya masukan.

SBM umumnya dibuat per tahun anggaran dan berlaku selama satu tahun. Penerbitan SBM dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran tersebut diberlakukan, karena standar biaya masukan dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RKA-KL. SBM dipergunakan sebagai acuan setiap kementerian/lembaga/satker pada saat melakukan pengeluaran yang bersumber dari APBN. Memahami SBM, maka pada saat membaca lampirannya, seharusnya/wajib dikuti dengan membaca penjelasan setiap jenis pengeluaran tersebut. Karena tanpa membaca penjelasan pada setiap item pengeluaran, memungkinkan terjadinya kekeliruan persepsi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 78 /PMK.02/2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian  Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar  Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam  Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana  Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar  Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernen terian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR

BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah satuan  biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi  sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang  berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan Menteri ini.
(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang  berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar  biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam   penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan  pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 7 Mei 2019
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 7 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 567

Selengkapnya Unduh di tautan ini
https://drive.google.com/open?id=1zx8TXTkB6HZVSd4femAlVYSjvpfMkG8P